Kurang dari dua pekan lagi, masa kampanye Pilkada Jakarta akan berakhir. Hari pemungutan suara juga akan segera tiba. Bagi kami, tim yang intens mengawal pasangan calon yang berkontestasi, adrenalin sudah mulai meninggi. Terjemahan upaya strategis terus kami optimalkan. Titik demi titik untuk memastikan kemenangan terus kami sambangi.
Bagi sebagian orang, pemenang Pilkada mungkin dirasa tidak akan mengubah signifikan nasib mereka ke depan. Masih ada pemerintah pusat. Masih ada presiden dan menteri-menterinya yang baru saja dilantik. Masih ada lembaga-lembaga pusat hingga daerah yang melayani kebutuhan mendasar bagi warga.
Sebagian juga melihat, Pilkada adalah kontes adu ide cemerlang. Bagaimana kreasi dan program dapat mengubah wajah daerahnya.
Di beberapa daerah, kita sama-sama menyimak sengitnya adu program dan gagasan. Sedangkan, di beberapa daerah lain, kita melihat drama di panggung debat, hingga pertanyaan yang tak disangka dalam debat Pilkada, yakni jumlah dan nama desa dalam suatu kabupaten.
Lantas, bagaimana sebenarnya harapan ril dari warga di akar rumput?
Pada Pilpres lalu, dan kali ini melalui Pilkada Jakarta, saya mendapat pengalaman berharga karena dapat menyandingkan hasil riset, pandangan pakar, dengan realita yang terjadi di lapangan.
Di Jakarta, sepanjang saya berkeliling, masalah mendasar terkait ekonomi masih jadi concern nomor satu. Kesempatan kerja, daya beli, peluang mendapat pendidikan, masih menjadi topik yang membayangi keseharian warga.
Kawan-kawan kami para advokat muda, melalui RK Law, juga mendirikan meja atau booth untuk konsultasi hukum gratis. Jadi, saat rekan kami di RK Ecosystem bergantian menyisir wilayah RT/RW dan kafe tempat tongkrongan anak muda, tim RK Law juga menerima keluh kesah warga. Tak diduga, seribusn keluhan dan aspirasi warga kami terima.
Permasalahan hukum yang dikeluhkan pun juga erat kaitannya dengan ekonomi. Misalnya, pemutusan sepihak penerimaan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP). Masalah ini terkait dengan regulasi atau prosedur administratif di pemerintah daerah. Tetapi, dampak masalah tersebut juga sangat terasa dari sisi ekonomi. Tanpa perlindungan atau kepastian subsidi pendidikan, keluarga tersebut akan terguncang dari sisi ekonomi.
Untungnya, para calon kepala daerah, khususnya di Jakarta, berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Ridwan Kamil-Suswono, kandidat yang kami usung pun, memasang perhatian maksimal pada isu ekonomi. Pada misi prioritas RK-Suswono, hadir isu mengenai sumber daya manusia yang berdaya saing. Untuk mencapainya, tentu lagi-lagi perlu stabilitas ekonomi dan kerja sama stakeholder yang satu padu.
Program yang diusulkan oleh RK-Suswono tentu tak hadir begitu saja. Selain tim yang meramu, sosok pemimpin yang kami majukan pun juga telah menjalani pengalaman yang relevan untuk mengatasi permasalahan nyata di akar rumput. Visi besar yang dibawa RK-Suswono juga tak akan mumpuni tanpa moralitas dan komitmen untuk mencapai tujuan yang lebih abadi.
Akhir kata, kami berharap, upaya yang kami lakukan, mampu bertemu dengan ekspektasi warga. Sehingga, 27 November dapat menjadi hajatan warga, untuk menyambut Jakarta baru, Jakarta maju.
