Arief Rosyid Hasan (Peserta Terbaik YPL Batch 18 Golkar Institute)
Ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa mazhab politiknya adalah kompetisi. Ia berharap tidak menjadi calon tunggal, melainkan ingin menghadirkan dinamika dengan adanya penantang lain dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
Namun, takdir berkata lain. Ia justru terpilih secara aklamasi memimpin partai politik terbesar kedua di Indonesia. Menariknya, pola serupa terjadi di beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I seperti Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan terbaru DIY, yang juga mengusung aklamasi dalam kepemimpinannya.
Meski terlalu dini untuk menarik kesimpulan definitif, kecenderungan ini bisa dibaca sebagai upaya kembali ke khittah partai. Dalam buku “Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika” karya David Reeve, ditegaskan bahwa nilai utama Golkar sejak awal adalah kolektivisme dan semangat kekeluargaan.
Akar pemikiran ini tak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh besar bangsa seperti Soekarno, Supomo, dan Ki Hadjar Dewantara yang pada 1940-an merumuskan gagasan tentang penyelenggaraan negara berbasis kolektivisme atau sistem korporatis (integralistik).
Memasuki dekade 1950-an, ide kolektivisme tersebut mulai menjelma menjadi struktur organisasi politik. Inilah cikal bakal Golkar—golongan karya—yang berfungsi sebagai representasi berbagai elemen masyarakat seperti pemuda, wanita, guru, sarjana, nelayan, petani, buruh, dan profesional. Dari sanalah lahir prinsip-prinsip yang menekankan musyawarah, harmoni kelompok, dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.
Melihat gejala politik akhir-akhir ini, gagasan kolektivis ini menjadi semakin relevan. Sejarah menunjukkan bahwa Golkar telah memainkan peran penting dalam konsolidasi kekuasaan dan menjaga stabilitas nasional. Di tengah transisi politik pasca-Pemilu, Golkar kembali dihadapkan pada tantangan untuk mengukuhkan perannya dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam konteks global yang didominasi oleh individualisme kapitalistik—seperti kebijakan proteksionis Donald Trump, konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga peperangan di Palestina-Israel serta Rusia-Ukraina—Indonesia membutuhkan kekuatan politik yang dapat menyeimbangkan semangat kolektif dan kedaulatan nasional.
Golkar berpotensi besar mengemban peran tersebut, dengan kembali menjadi rumah bagi golongan fungsional masyarakat: pemuda, wanita, guru, sarjana, nelayan, petani, buruh, dan profesional. Dengan begitu, Golkar dapat membedakan dirinya dari partai-partai yang berbasis ideologi dan mengaktualisasikan kembali khittah-nya sebagai wadah gotong royong.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan energi, hilirisasi, koperasi merah putih, program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya, membuka ruang strategis bagi Golkar untuk mengambil peran nyata dalam menerjemahkan gagasan kolektivisme ke dalam kebijakan publik.
Akhirnya, kita doakan Ketum Bahlil Lahadalia bisa terus mengkonsolidasi Golkar dengan baik, menjunjung tinggi semangat kolektivisme dan kekeluargaan. Yang tidak kalah penting, Partai Golkar mengawal kepemimpinan Prabowo – Gibran untuk tiba di tujuan Indonesia Maju!
