Sahabat sekalian, di sela-sela kepadatan agenda konsolidasi dan perayaan kemerdekaan, saya merasa sangat beruntung bisa menghadiri forum intelektual antara dua negarapada akhir pekan ini. Saya berkesempatan hadir pada Persidangan Kedua Majelis Cendekiawan Madani Malaysia-Indonesia (Madani Malindo 2) yang diselenggarakan pada 20-25 Agustus 2026 di Jakarta Selatan.
Mengusung tema besar “Negara Madani Cita-Cita Bersama”, forum ini menjadi oase pemikiran yang mempertemukan cendekiawan serumpun. Saya bersyukur dapat menyimak paparan dari para tokoh sekaliber Prof. Dr. Arif Satria, Dr. Fachry Ali, dan Dr. Hajriyanto Y. Thohari, serta Dr. Ahmad Badri dari IAIS Malaysia.
Banyak sekali insight mendalam yang saya catat dari ketiga panelis hebat tersebut. Pertama, tentang Kesenjangan Kebudayaan dan Sopan Santun Digital.
Prof. Arif Satria membedah dengan tajam tentang fenomena culture lag—ketimpangan antara kemajuan teknologi fisik dengan pola pikir dan perilaku masyarakat. Indikator paling menohok adalah tingkat kesopanan digital (digital civility), di mana Indonesia berada di urutan ke-29 (paling tidak sopan di Asia Tenggara), jauh di bawah Malaysia (ke-10) dan Singapura (ke-4).
Beliau juga menyoroti ketimpangan pendaftaran paten inovasi teknologi. Oleh karena itu, Prof. Arif mendorong pengembangan teknologi yang berdampak langsung bagi UMKM dengan ideologi anti-kemiskinan dan keberlanjutan.
Pembahasan kedua yang menarik bagi saya adalah: Transformasi Industri dan Kompleksitas Etnik. Dr. Fachry Ali menyajikan hipotesis historis yang menarik mengenai orientasi kultural masyarakat Melayu di Aceh dan Sumatera Utara yang secara sejarah lebih berkiblat ke Semenanjung Melayu ketimbang ke Pulau Jawa.
Beliau memberikan perspektif komparatif bagaimana Mahathir Mohamad berhasil mengubah wajah agraris Melayu menjadi masyarakat industri yang tuntas, sementara Soeharto menempuh jalan serupa di Indonesia dengan tantangan kompleksitas etnik yang jauh lebih besar.
Lebih lanjut, Dr. Fachry menyoroti kedekatan kultural Anwar Ibrahim dengan kalangan Islam modernis di Indonesia (seperti Muhammadiyah dan HMI) sebagai sosok sentral yang memperkenalkan terminologi “Madani” sebagai padanan civil society.
Kemudian, topik yang tak kalah seru: Penghalang Demokrasi: Exceptionalism dan Feodalisme. Dr. Hajriyanto Y. Thohari membagikan refleksi tajamnya selama bertugas sebagai Duta Besar RI di Beirut. Beliau mengulas fenomena Arab Exceptionalism, di mana demokratisasi di Timur Tengah (termasuk Arab Spring) kerap gagal dan kembali pada sistem komunitarisme.
Untuk konteks Indonesia, Dr. Hajriyanto mengingatkan bahwa rintangan terberat untuk mewujudkan masyarakat madani bukanlah dari luar, melainkan dari dalam: kuatnya feodalisme di berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam struktur partai politik. Strategi kebudayaan yang paling mendesak hari ini adalah membongkar feodalisme tersebut agar prasyarat masyarakat madani dapat tumbuh subur.
Bagi saya pribadi, seluruh wawasan dari para cendekiawan ini tidak boleh hanya berhenti di ruang seminar. Harus ada action item yang dieksekusi oleh generasi muda.
Salah satu agenda terpenting yang relevan bagi kami di AMPI adalah mendorong kolaborasi konkret antara pemuda Indonesia dan Malaysia melalui program Youth Exchange. Program ini harus difokuskan pada penguatan kepemimpinan, kepedulian lingkungan hidup (climate action), serta kepemimpinan perempuan (women’s leadership).
Langkah ini telah mulai kami rintis melalui kesepakatan 10 Inisiatif Pemuda antara DPP AMPI bersama Majelis Belia Malaysia (MBM) beberapa waktu lalu. Persidangan Madani Malindo 2 ini semakin meyakinkan saya bahwa kolaborasi anak muda serumpun adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita Negara Madani di kawasan Nusantara.
Selamat menikmati awal pekan yang mencerahkan. Mari terus melangkah ke tengah lapangan, bekerja dengan ilmu, integritas, dan semangat pembaharuan!
