Di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, kita sering kali dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana kita mempersiapkan diri dan organisasi agar tetap relevan di masa depan?
Pada akhir pekan lalu, pertanyaan itu kembali mengemuka saat saya bertugas sebagai Steering Committee (SC) sekaligus pengarah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) serta Seminar Lokakarya (Semiloka) Kecerdasan Artifisial (AI) Partai Golkar 2026.
Forum yang diinisiasi oleh MPO DPP Partai Golkar ini dipimpin oleh Teh Nurul Arifin sebagai Ketua Penyelenggara. Seperti yang Teh Nurul tekankan, “AI harus menjadi instrumen yang membantu meningkatkan kualitas kerja, mempercepat pengolahan informasi, dan memperkuat efektivitas komunikasi organisasi.”
Pernyataan itu sangat relevan dengan apa yang selalu saya refleksikan belakangan ini.
Bagi saya pribadi, saat ini tidak ada lagi alasan bagi kita, khususnya orang muda, akademisi, maupun kader politik, untuk tidak menyelami, memanfaatkan, atau melakukan riset mendalam tentang kecerdasan buatan. AI bukan lagi sekadar tren teknologi sesaat atau urusan aplikasi canggih. AI telah semakin berkaitan langsung dengan cara kita berpikir (mindset), cara kita bekerja, dan bagaimana kita menghadirkan solusi konkret bagi persoalan masyarakat.
Mengapa Kaderisasi Digital Itu Krusial?
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam demokrasi. Komunikasi politik hari ini tak lagi cukup mengandalkan pola-pola konvensional. Kader politik masa depan tidak hanya dituntut memahami ideologi dan kepemimpinan, tetapi juga harus menguasai literasi media, kompetensi komunikasi digital, serta kecakapan membaca opini publik berbasis data.
Keterlibatan Akademi Partai Golkar dalam Rakornas tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa peningkatan keterampilan digital merupakan bagian dari sistem kaderisasi yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan teknologi yang bersifat sesaat.
Melalui Akademi Partai Golkar, kami juga merumuskan Pedoman Kaderisasi 2026 yang secara eksplisit memasukkan kompetensi digital dan media sebagai salah satu pilar utama kader, berdampingan dengan kompetensi teknokratik, ideologis, dan etis.
Sementara itu, melalui Diklatsus kemarin, Golkar ingin melatih kader agar tidak hanya mahir membuat konten atau mengelola akun media sosial, melainkan mampu memanfaatkannya dalam politik berbasis pengetahuan. Selain itu, perkaderan kemarin juga membekali kader menggunakan AI untuk merangkum dokumen kebijakan, mengolah data aspirasi publik, dan menyusun argumentasi ilmiah yang presisi.
Pada taraf lebih ‘advanced’, perkaderan kemarin juga menjadi ‘trigger’ buat kami agar memastikan penggunaan teknologi tetap berada pada koridor etika, menjaga privasi data, serta menangkal disinformasi maupun deepfake yang berpotensi merusak demokrasi.
Saya selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan: ukuran keberhasilan kaderisasi digital dan pemanfaatan AI tidak boleh diukur sekadar dari banyaknya konten yang diunggah, sertifikat pelatihan, atau tingginya angka engagement di media sosial.
Ukuran yang jauh lebih substantif adalah meningkatnya kemampuan kita dalam menyampaikan informasi yang benar, menjelaskan kebijakan publik secara jernih, serta mendengar dan merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.
Pada akhirnya, teknologi akan terus berganti dan berkembang. Namun, kebutuhan akan kader dan kepemimpinan yang berintegritas, berpengetahuan, dan berdampak nyata bagi masyarakat akan selalu relevan.
