Jumat, 13 November kemarin, saya baru saja menjejakkan kaki kembali di Jakarta usai menuntaskan rangkaian silaturahmi dan perjalanan dari Kalimantan Utara. Di dalam penerbangan pulang, sembari menyandarkan tubuh dan memandang hamparan awan, pikiran saya menerawang jauh. Saya merenungkan kembali begitu banyak cerita, perjumpaan, dan pelajaran berharga selama berada di beranda terdepan Indonesia pada 11–13 November 2026 lalu.

Perjalanan menyusuri Tarakan, Nunukan, hingga Pulau Sebatik kemarin adalah ruang belajar langsung dari lapangan. Saya berkesempatan mendengarkan aspirasi kawan-kawan kader HMI, para aktivis kelompok Cipayung, keluarga besar KAHMI, pemangku kepentingan daerah, hingga berdialog hangat dengan jajaran TNI Angkatan Laut yang setiap hari menjaga garis terdepan kedaulatan negara.

Berada langsung wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik yang berhadapan langsung dengan Malaysia menyadarkan, bahwa nasionalisme dan kedaulatan negara tidak cukup hanya dibicarakan dari ruang-ruang diskusi di pusat pemerintahan. Keduanya harus hadir dan dirasakan nyata dalam kehidupan warga.

Di perbatasan, kita belajar bahwa kedaulatan bukan hanya soal garis batas negara, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan, kesempatan ekonomi, serta akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Nasionalisme harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan.

Dalam dialog bersama kader HMI di Nunukan dan Sebatik, berbagai persoalan nyata mengemuka: mulai dari mahalnya ongkos logistik, konektivitas antarpulau, ketergantungan perdagangan lintas batas, pemanfaatan infrastruktur pelabuhan menuju Tawau, hingga pengelolaan potensi perikanan, rumput laut, dan sumber daya maritim.

Sebagai negara kepulauan, laut tidak boleh dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan sumber kemakmuran. Kerja sama ekonomi dan diplomasi dengan negara tetangga tentu tetap diperlukan. Namun, kerja sama harus tetap berpijak pada penghormatan atas kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Di sinilah pengabdian kader HMI diuji: hadir langsung membela kepentingan nelayan, masyarakat perbatasan, hingga memajukan keterlibatan pelaku usaha dan BUMD setempat dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Saat melaskanakan diskusi publik bersama aktivis Cipayung di Tarakan dan mengisi Latihan Kader II (LK II) Nasional HMI Cabang Nunukan, saya kembali mengingatkan bahwa aktivisme dan kekuasaan tidak harus dipertentangkan selama keduanya berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pengalaman memperjuangkan pengarusutamaan orang muda dan bonus demografi sejak masa kepemimpinan di PB HMI (2013–2015) mengajarkan saya satu hal penting: orang muda tidak cukup hanya diberi kesempatan untuk duduk di posisi strategis. Kesempatan itu wajib dibarengi dengan persiapan ilmu pengetahuan, keahlian, integritas, dan pengalaman. Kita tidak ingin kepemimpinan muda berhenti pada sekadar pergantian generasi, melainkan benar-benar melahirkan perubahan nyata.

Oleh karena itu, saya mendorong orang muda dan kader HMI untuk memperluas medan pengabdian. Pengabdian bisa dikontribusikan tidak hanya di ranah politik dan pemerintahan, tetapi juga terjun langsung ke sektor-sektor produktif seperti energi, pangan, kelautan, kewirausahaan, pendidikan, hingga teknologi digital.

Tujuan akhir dari perkaderan HMI bukanlah semata melahirkan pemimpin yang menduduki jabatan, melainkan menghadirkan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bekerja tulus bagi masyarakat.

Perjalanan dari Tarakan, Nunukan, hingga Sebatik ini meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Masa depan Indonesia juga ditentukan dari bagaimana kita merawat wilayah perbatasan. Mari terus jadikan orang muda sebagai penggerak kesejahteraan umat, dan jadikan gagasan serta tindakan kita sebagai kekuatan moral yang memperkokoh Indonesia.

Yakin Usaha Sampai!

0 CommentsClose Comments

Leave a comment