Dinamika politik nasional belakangan ini menyisakan ruang perenungan yang sangat dalam bagi perjalanan generasi kita. Ketika seorang orang muda di bawah usia 40 tahun sempat menembus puncak kepemimpinan eksekutif di istana, publik sempat menaruh harapan besar. Sebagian melihatnya sebagai bukti nyata keberhasilan penetrasi politik generasi muda, dan masyarakat pun memberikan kepercayaan bahwa tanggung jawab besar mengurus negara sudah saatnya diampu bersama orang muda.

Namun, perjalanan waktu selalu menguji setiap amanah. Ketika dinamika politik berujung pada langkah mundur dari tampuk kekuasaan tertinggi tersebut, ingatan saya seketika ditarik kembali pada peringatan seorang politisi dan cendekiawan senior, Bang Fachry Ali, saat tasyakuran ulang tahun saya pada 2025 silam. Kala itu, beliau melontarkan satu istilah yang sangat menohok dan kini terasa kian relevan: “tragedi politik orang muda”.

Sejak mendapat amanah sebagai Ketua Umum PB HMI pada 2013–2015, salah satu agenda utama yang terus saya suarakan adalah pemanfaatan bonus demografi dan pengarusutamaan orang muda. Kami meyakini bahwa populasi usia produktif yang melimpah tidak boleh berhenti sebagai angka statistik, melainkan harus diterjemahkan menjadi ruang partisipasi, mobilitas sosial, dan kesempatan menentukan arah bangsa.

Lebih dari satu dekade berselang, pintu itu benar-benar terbuka lebar. Orang muda tidak lagi sekadar menjadi pelengkap organisasi atau penggerak demonstrasi. Mulai dari komisaris BUMN, staf khusus presiden dan kementerian, kepala daerah, anggota parlemen, hingga kursi menteri dan pimpinan tertinggi eksekutif telah berhasil diduduki oleh generasi muda.

Namun, di sinilah letak ujian sesungguhnya. Bang Fachry Ali mengingatkan bahwa mobilitas vertikal orang muda menuju kekuasaan belum tentu diikuti kesadaran ideologis, kedalaman gagasan, dan kecakapan menyelesaikan persoalan rakyat. Tragedi politik orang muda terjadi ketika perjuangan berhenti pada pencapaian posisi semata—ketika keberhasilan hanya diukur dari seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, tanpa kesiapan matang untuk menunaikan amanah tersebut.

“Kekuasaan seharusnya menjadi instrumen perjuangan, bukan tujuan akhir. Regenerasi usia tidak otomatis melahirkan transformasi jika orang muda hanya mewarisi praktik politik lama tanpa dibekali kematangan dan integritas.”

Sejarah pergerakan bangsa, mulai dari 1908, 1928, 1945, 1966, hingga Reformasi 1998 telah membuktikan bahwa kekuatan utama orang muda terletak pada kejernihan gagasan dan keberanian moral. Namun, menghadapi kompleksitas negara modern, idealisme aktivisme saja tidak cukup.
Sebagaimana pesan Bang Fachry Ali, orang muda wajib memperkuat pandangan teknokratis. Kepemimpinan membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan, ketajaman membaca data, pemahaman ekonomi politik, serta kemampuan merumuskan kebijakan publik yang terukur.

Di samping itu, ada unsur krusial yang tidak bisa dipintas secara instan: jam terbang dan pengalaman. Kematangan seorang pemimpin lahir dari proses panjang menghadapi krisis, mengambil keputusan sulit, serta belajar dari jatuh bangun pengabdian. Kesempatan memimpin haruslah menjadi ruang pembuktian kapasitas, bukan sekadar karpet merah untuk mempercepat karier politik.

Kesadaran tersebut jugalah yang mendorong saya menulis tugas akhir tentang Meritokrasi Kepemimpinan Muda saat mengikuti pendidikan di Lemhannas RI (P3N Angkatan XXVI) pada 2025, dan terus saya ikhtiarkan melalui pengabdian di Akademi Partai Golkar (APG) serta dunia akademik di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jika pada 2013–2015 perjuangan kita adalah membuka pintu kesempatan bagi orang muda, maka tantangan hari ini adalah memastikan sistem merit berjalan tegak agar kesempatan itu melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan kaderisasi yang tidak bertumpu pada popularitas atau kedekatan personal semata, melainkan pada kompetensi, rekam jejak, dan integritas.

Di Partai Golkar, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, ikhtiar membangun sistem merit dan budaya akademik terus kita dorong melalui APG, mempertemukan dunia kampus dengan ruang pengambilan kebijakan publik.

Peristiwa politik yang kita saksikan hari ini hendaknya menjadi cermin evaluasi bagi seluruh institusi. Evaluasi berlaku mulai dari organisasi mahasiswa, partai politik, hingga lembaga negara, tentang bagaimana kita menyiapkan calon pemimpin masa depan.

Tragedi politik orang muda hanya bisa dicegah apabila kita berhasil mempertemukan tiga hal secara utuh: idealisme aktivisme yang menjaga arah perjuangan, kedalaman teknokratisme yang menghadirkan solusi, dan kematangan pengalaman yang melahirkan kebijaksanaan.

Pertanyaan terpenting bagi generasi kita hari ini bukan lagi kapan orang muda diberi kesempatan, sebab pintu itu sudah terbuka. Pertanyaan yang jauh lebih mendesak adalah: setelah amanah itu berada di tangan, warisan kebaikan apa yang mampu kita tinggalkan bagi rakyat dan bangsa?
Mari terus belajar, menempa diri, dan menjaga marwah kepemimpinan orang muda agar senantiasa menghadirkan kemaslahatan.

Yakin Usaha Sampai!

0 CommentsClose Comments

Leave a comment