Arief Rosyid Hasan (Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Ketum PB HMI 2013–2015)
Krisis kepercayaan publik terhadap partai politik adalah kenyataan pahit yang tak lagi bisa disangkal. Survei SMRC pada 2021 mencatat hanya 28,3 persen warga masih percaya pada parpol. Pemilu 2024 mempertegas tren itu, rakyat lebih memilih figur personal dibanding platform partai. Fakta ini menunjukkan parpol gagal menjalankan fungsi ideologis sekaligus pendidikan politik secara konsisten.
Dalam situasi demikian, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengeluarkan Somasi Terbuka bernomor 661/A/SEK/03/1447 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya. Surat tersebut menegaskan tujuan parpol adalah memastikan cita-cita berbangsa tercapai dalam kehidupan bernegara. Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjadi landasan kuat tuntutan ini.
Somasi itu mengingatkan parpol agar kembali menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Fungsi tersebut mencakup sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, pembentuk kebijakan negara, wadah partisipasi politik, arena rekrutmen untuk jabatan publik, serta pembangunan etika dan budaya politik. Tak kalah penting, parpol wajib menyerap dan menyalurkan kepentingan masyarakat agar demokrasi bekerja sebagaimana mestinya.
Seruan PB HMI bukan sekadar kritik mahasiswa, melainkan panggilan moral. Parpol tak boleh larut dalam pragmatisme kekuasaan semata. Ia mesti kembali ke khitah konstitusionalnya sebagai pengawal aspirasi rakyat. HMI menegaskan, krisis kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan bila parpol serius melaksanakan peran mendidik, mengkader, dan memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan elite.
HMI memiliki legitimasi historis untuk menyuarakan agenda ini. Sejarah mencatat, HMI merupakan salah satu pendiri Sekretariat Bersama Golkar pada 1964. Bersama 96 organisasi buruh, petani, pemuda, perempuan, dan profesi lainnya, HMI melahirkan Golkar sebagai benteng menghadapi komunisme sekaligus wadah pengabdian non-partisan. Fakta sejarah ini menegaskan ikatan moral HMI terhadap reformasi parpol.
Sayangnya, bab sejarah itu jarang dihidupkan dalam narasi resmi Golkar hari ini. Padahal keterlibatan HMI menunjukkan Golkar lahir dari semangat kekaryaan, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Spirit inilah yang semestinya dihidupkan kembali melalui reformasi kaderisasi. HMI mengingatkan agar Golkar menjadi rumah besar energi bangsa, terutama generasi muda yang tengah menanti panggung.
Reformasi kaderisasi adalah pintu masuk utama untuk perubahan. Tanpa sistem kaderisasi yang sehat, parpol hanya melahirkan elite instan tanpa fondasi kuat. Sebaliknya, kaderisasi meritokratis akan menyiapkan pemimpin berintegritas, berkompetensi, dan relevan dengan tantangan zaman. Bagi Golkar, ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan eksistensial agar tetap relevan di mata publik.
Kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Golkar menghadirkan momentum penting. Bahlil adalah produk kaderisasi lengkap: ditempa di HMI, digembleng di AMPI, hingga teruji di HIPMI. Ia memahami arti penting kaderisasi dalam membentuk pemimpin. Publik kini menaruh harapan pada keberaniannya menegakkan meritokrasi, membuka ruang generasi muda, dan memperbarui kurikulum kaderisasi sesuai tuntutan abad ke-21.
Golkar harus berani menegakkan sistem kaderisasi meritokratis yang melahirkan pemimpin dengan literasi digital, pemahaman green economy, dan wawasan kepemimpinan global. Golkar pun mesti kembali menjadi rumah besar bagi aktivis, profesional, dan wirausaha muda. Dengan begitu, Golkar tidak hanya menjaga warisan sejarahnya, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik serta memperkokoh demokrasi Indonesia.
Reformasi partai politik adalah jalan panjang yang tidak bisa lagi ditunda. Sebagaimana HMI ikut melahirkan Golkar enam dekade lalu, kini HMI kembali mengingatkan agar semangat awal itu dihidupkan. Golkar mesti membangun bangsa dengan karya, bukan gaduh ideologi. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan muda Golkar hari ini berani menjawab panggilan sejarah tersebut?
