Puncak pidato Ketua Umum Bahlil Lahadalia terletak pada ungkapan “to be or not to be.” Ungkapan ini berasal dari monolog ikonik dalam drama Hamlet karya William Shakespeare, yang kerap dimaknai sebagai pertanyaan eksistensial tentang hidup dan mati.
Dalam politik, to be or not to be bukan sekadar persoalan eksistensi, melainkan pilihan historis: apakah sebuah institusi memilih menjadi aktor yang menentukan arah, atau sekadar objek yang terbawa arus zaman.
Bagi Golkar, pilihan ini menjadi nyata dalam sikap politiknya hari ini. Loyalitas kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditegaskan sebagai tidak bisa ditawar, dan dari sanalah lahir gagasan Koalisi Permanen. Ini bukan sekadar strategi kekuasaan, melainkan pilihan sadar untuk memastikan keberlanjutan agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
“To be” berarti Golkar memilih peran aktif: menyukseskan pemerintahan, menjaga arah kebijakan, dan menanggung risiko politiknya. “Not to be” berarti bermain aman—menikmati kekuasaan tanpa tanggung jawab sejarah. Dalam pidatonya, Bahlil jelas memilih yang pertama.
Dengan latar belakang hidup yang keras—lahir dari Indonesia Timur, menapaki jalan dari sopir angkot hingga aktivis mahasiswa dan pengusaha nasional—Bahlil memahami bahwa hidup tidak memberi banyak pilihan selain berani mengambil sikap. Pidatonya mencerminkan etos itu: tegas, langsung, dan tanpa ambiguitas.
Rapimnas I Golkar bukan sekadar forum konsolidasi. Ia adalah momen pengambilan keputusan strategis, bahwa partai harus kembali ke alur sejarahnya. Golkar didirikan bukan semata sebagai partai kekuasaan, melainkan sebagai partai yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
In Ketum Bahlil We Trust!
