Ada perjalanan yang selesai ketika pesawat membawa kita pulang. Tetapi ada pula perjalanan yang justru baru dimulai setelah kita meninggalkan sebuah tempat. Bagi saya, Fakfak adalah yang kedua. Ada banyak cerita, percakapan, dan perjumpaan yang terus hidup dalam pikiran setelah perjalanan itu berakhir.
Perjalanan ke Fakfak, Papua Barat, dalam rangka memenuhi undangan sebagai narasumber Intermediate Training atau LK II HMI Cabang Fakfak. Saya datang membawa pengalaman sebagai orang yang pernah memimpin PB HMI pada 2013–2015, ternyata selain itu saya justru pulang dengan banyak pengetahuan dan kesadaran baru.
Saya merasa seperti seorang kader yang kembali mengikuti proses perkaderan: mendengarkan cerita, membuka lembaran sejarah, berdiskusi tentang masa depan, dan akhirnya bertanya kembali kepada diri sendiri tentang HMI, Islam, Papua, dan Indonesia. Semakin jauh berjalan ke timur, semakin banyak cara kita menemukan Indonesia.
666 Tahun Islam di Papua
Salah satu percakapan yang paling membekas selama berada di Fakfak adalah mengenai sejarah panjang Islam di Papua. Dalam diskusi bersama para tokoh setempat, Islam telah hadir di Papua, khususnya Fakfak, sekitar 666 tahun lalu. Sebuah sejarah yang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia.
Yang menarik, masyarakat dan kalangan akademik setempat tidak ingin sejarah itu berhenti sebagai cerita turun-temurun. Ada semangat untuk mengujinya melalui penelitian, seminar, skripsi, jurnal, dan berbagai karya ilmiah agar sejarah lokal memperoleh tempat yang semestinya dalam narasi besar sejarah nasional.
Bagi saya, ini penting. Selama ini ketika berbicara mengenai Islam Indonesia, perhatian kita lebih sering tertuju pada Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ternate, atau Tidore. Papua justru lebih sering muncul dalam pembicaraan mengenai kekayaan alam, pembangunan, konflik, ketimpangan, atau berbagai persoalan politik dan ekonomi.
Padahal Papua juga menyimpan sejarah Islam yang panjang. Dalam percakapan selama di Fakfak muncul kembali hubungan historis Papua dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, khususnya Tidore. Fakta sejarah tersebut memperlihatkan bahwa Papua sejak lama berada dalam jejaring perdagangan, kebudayaan, kekuasaan, dan penyebaran agama di Nusantara.
Hal yang lebih menarik bagi saya adalah bagaimana Islam itu hidup. Islam di Fakfak tidak tumbuh dengan meniadakan kebudayaan lokal. Ia berjumpa, berdialog, dan berakulturasi dengannya. Dalam forum LK II kami mendiskusikan perjalanan Islam di Fakfak sebagai bagian dari proses asimilasi dengan masyarakat setempat.
Di sinilah saya merasa Fakfak menawarkan pelajaran yang sangat relevan bagi Indonesia hari ini. Islam tidak harus kehilangan prinsip ketika berjumpa dengan kebudayaan, dan kebudayaan tidak harus menghilang ketika menerima agama. Keduanya dapat bertemu dalam sebuah proses panjang yang melahirkan peradaban masyarakat.
Satu Tungku Tiga Batu
Pelajaran itu menemukan bentuknya dalam sebuah filosofi sederhana: Satu Tungku Tiga Batu. Sebuah tungku tradisional dapat berdiri kokoh karena ditopang tiga batu. Tidak boleh hanya satu dan tidak pula cukup dua. Ketiganya harus berada dalam keseimbangan agar tungku berdiri dan api tetap menyala.
Bagi masyarakat Fakfak, filosofi tersebut berkembang menjadi simbol kehidupan bersama di tengah perbedaan. Saya melihatnya bukan semata-mata sebagai slogan toleransi, melainkan sebuah pandangan hidup. Ada pengakuan bahwa perbedaan tidak harus dihilangkan untuk menghasilkan persatuan dan kehidupan bersama yang damai.
Kita dapat berbeda agama, suku, keluarga, bahkan pilihan sosial dan politik, tetapi tetap hidup dalam satu rumah kebangsaan. Seperti tiga batu yang berbeda posisi tetapi menopang tungku yang sama, setiap kelompok mempunyai tempat dan perannya sendiri untuk memastikan kehidupan bersama tetap berdiri dengan kokoh.
Dalam dunia yang semakin mudah terpolarisasi oleh media sosial, politik identitas, algoritma, dan echo chamber, kearifan lokal seperti ini terasa semakin relevan. Dari Fakfak kita memperoleh pelajaran bahwa toleransi bukan sekadar teori yang dibicarakan dalam seminar, melainkan pengalaman sosial yang dijalani masyarakat sehari-hari.
Indonesia mungkin perlu lebih banyak belajar dari daerah, bukan hanya mengajari daerah dari Jakarta. Banyak kearifan lokal yang tumbuh selama ratusan tahun sesungguhnya menyimpan jawaban terhadap persoalan kebangsaan hari ini. Satu Tungku Tiga Batu adalah salah satu warisan penting yang layak diperkenalkan lebih luas.
Papua yang Kaya, tetapi Jangan Hanya Dilihat Kekayaannya
Sepanjang perjalanan, saya juga kembali disadarkan mengenai paradoks Papua. Alamnya luar biasa indah. Laut, gunung, hutan, ikan, dan berbagai kekayaan lainnya membuat kita memahami mengapa tanah ini begitu penting bagi Indonesia. Namun kekayaan tersebut sekaligus menghadirkan tanggung jawab besar bagi negara dan masyarakat.
Bahkan dalam sebuah percakapan sangat informal ketika penerbangan kami tertunda, kami bertemu seorang pengusaha dari Takalar Sulsel yang bercerita mengenai telur ikan dari Sorong, Fakfak, dan Babo yang diekspor hingga Korea. Cerita sederhana itu memperlihatkan besarnya potensi ekonomi yang sesungguhnya tersebar di wilayah Papua.
Tetapi kekayaan alam tidak boleh membuat kita lupa kepada manusianya. Saya merasakan sendiri pengalaman menunggu penerbangan di Bandara Siboru. Kondisi geografis, angin, jarak pandang, dan keterbatasan teknis membuat penerbangan di wilayah seperti ini memiliki tantangan yang tidak selalu kita bayangkan ketika berada di Jakarta.
Dalam percakapan di bandara, Bang Harun Songge memberikan refleksi yang bagi saya sangat dalam. Kaum intelektual tidak boleh hanya datang mengeksplorasi kekayaan alam rakyat. Pembangunan harus sekaligus menghormati martabat manusia, termasuk dengan menghadirkan infrastruktur dan transportasi yang kredibel, aman, dan berkualitas.
Saya kira inilah salah satu pertanyaan besar tentang Papua yang harus terus kita jaga: apakah kekayaan Papua telah benar-benar menjadi jalan untuk memuliakan manusia Papua? Sebab ukuran keberhasilan pembangunan akhirnya bukan hanya berapa banyak kekayaan yang dihasilkan, tetapi seberapa besar kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik.
Ketika HMI Mendirikan Kampus
Dari seluruh pengalaman di Fakfak, ada satu cerita yang membuat saya sangat tersentuh sebagai mantan Ketua Umum PB HMI. Saya menemukan kembali arti sebuah perkaderan. Bukan dari pidato besar atau forum resmi, tetapi dari cerita tentang bagaimana seorang kader memilih meninggalkan warisan bagi masyarakat.
Saya mendengar cerita tentang Najamudin Mokan. Pada 1992, ketika menjabat Ketua HMI Cabang Jayapura, ia menggagas pendirian perguruan tinggi di Fakfak. Menariknya, gagasan itu muncul dalam rangkaian aktivitas perkaderan HMI, kemudian berkembang menjadi ikhtiar nyata menghadirkan pendidikan tinggi bagi masyarakat Fakfak.
Kampus itu dibangun untuk menjawab kebutuhan anak-anak Fakfak agar tidak selalu harus pergi ke Jayapura, Ambon, Ternate, atau Makassar untuk memperoleh pendidikan tinggi. Kehadiran kampus lokal juga membantu keluarga mengurangi biaya hidup dan tempat tinggal yang harus dikeluarkan ketika anak berkuliah di luar daerah.
Bayangkan, seorang Ketua Cabang HMI tidak hanya memikirkan bagaimana menambah komisariat, memenangkan konferensi cabang, atau menentukan siapa yang akan menjadi ketua berikutnya. Ia memikirkan bagaimana mendirikan sebuah perguruan tinggi yang manfaatnya bahkan terus dirasakan masyarakat puluhan tahun setelah masa kepengurusannya selesai.
Inilah HMI yang saya kenal. HMI bukan hanya organisasi yang melahirkan ketua umum, komisaris, anggota DPR, kepala daerah, menteri, atau pejabat pemerintahan. HMI seharusnya melahirkan gagasan, karya, dan institusi yang hidup jauh lebih panjang daripada usia jabatan para kadernya.
Sejarah di Fakfak memperlihatkan hubungan menarik antara perkaderan dan pembangunan institusi. Setelah perguruan tinggi tumbuh, kaderisasi ikut berkembang. Latihan Kader pertama diikuti sekitar 80 mahasiswa, kemudian lahir dua komisariat awal, hingga akhirnya HMI Fakfak berkembang menjadi cabang penuh.
Kini kampus tersebut telah menghasilkan lebih dari 1.400 lulusan dari berbagai program studi. Dari satu gagasan seorang kader, lahir sebuah institusi. Dari institusi tersebut lahir ribuan sarjana. Dari ribuan sarjana itu kemudian lahir berbagai jalan pengabdian kepada masyarakat, umat, daerah, dan bangsa.
Bukankah sesungguhnya demikian cara perkaderan bekerja? Kaderisasi tidak hanya menghasilkan individu yang mampu berbicara dan memimpin organisasi. Kaderisasi harus melahirkan manusia yang mampu menciptakan sesuatu yang bertahan melampaui dirinya, serta menghadirkan manfaat bahkan ketika namanya sendiri mungkin sudah tidak lagi disebut.
Dari Masjid hingga Ruang Negara
Saya kemudian melihat jejak kader HMI Fakfak di berbagai ruang kehidupan. Ada yang mengabdi sebagai ASN, berada di DPRD, bekerja di institusi kepolisian, menjadi tokoh agama dan imam masjid, serta menjadi akademisi dan mengurus perguruan tinggi. Mereka memilih jalan pengabdian yang berbeda-beda.
Justru di situlah saya kembali teringat kepada tujuan HMI. Dalam LK II Fakfak, saya mengajak para kader membaca kembali lima kualitas Insan Cita: Insan Akademis, Insan Pencipta, Insan Pengabdi, Insan yang bernafaskan Islam, serta Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur.
Lima kualitas itu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk dihafalkan dalam forum training. Ia harus menjelma menjadi kehidupan. Ketika seorang kader mendirikan kampus, menjadi guru, melayani masyarakat, membangun usaha, menjaga masjid, atau masuk ke pemerintahan, sesungguhnya di sanalah Insan Cita memperoleh bentuk konkretnya.
Ketika kader masuk DPRD atau ruang kekuasaan, tanggung jawabnya bahkan menjadi lebih berat. Kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan akhir dari proses perkaderan. Kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan serta mendekatkan masyarakat kepada cita-cita keadilan dan kemakmuran yang sejak awal menjadi tujuan HMI.
Karena itu saya mengatakan kepada adik-adik dalam LK II bahwa HMI bukanlah paguyuban yang keberhasilannya diukur dari banyaknya anggota. Kaderisasi hanya berarti jika kader mempunyai isi: pengetahuan, karakter, keberanian, kreativitas, kepekaan sosial, dan kemampuan menerjemahkan nilai menjadi karya nyata di tengah masyarakat.
HMI di Zaman Algoritma
Tantangan kader hari ini tentu berbeda dengan generasi sebelumnya. Dulu kader harus bersusah payah mencari buku dan sumber pengetahuan. Sekarang informasi justru mengejar kita setiap detik melalui telepon genggam. Persoalannya bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kemampuan memilih, menguji, dan memahami informasi secara kritis.
Podcast, TikTok, Instagram, YouTube, mesin pencari, dan artificial intelligence menyediakan pengetahuan hampir tanpa batas. Namun kelimpahan informasi ternyata tidak otomatis menghasilkan kedalaman pengetahuan. Kita dapat mengetahui banyak hal secara cepat, tetapi belum tentu memahami persoalan secara utuh, mendalam, dan memiliki kerangka berpikir yang kokoh.
Dalam LK II saya bertanya tentang kebiasaan membaca kader. Saya mengingatkan mereka agar jangan sampai lebih mengenal status WhatsApp dan feed Instagram dibandingkan sejarah organisasinya sendiri. Kader HMI harus membaca sejarah HMI, mengenal Lafran Pane (juga Ketum PB HMI lintas periode dengan sejarahnya masing-masing), sejarawan Agus Salim Sitompul, pemikiran Nurcholish Madjid, NDP, serta konstitusi organisasinya.
AI boleh semakin pintar dan algoritma boleh semakin canggih, tetapi kader tidak boleh kehilangan kemampuan berpikir. HMI sejak awal bukan dibangun untuk menghasilkan pengikut, melainkan manusia merdeka yang memiliki iman, ilmu, amal, keberanian intelektual, dan tanggung jawab sosial untuk menjawab persoalan zamannya.
Karena itu, semakin maju teknologi, seharusnya semakin tinggi pula standar intelektual kader HMI. Teknologi dapat membantu mencari informasi, tetapi tidak dapat menggantikan kedalaman membaca, pengalaman berorganisasi, kemampuan berdialog, keberanian mengambil keputusan, dan kepekaan terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Jangan Menjadi Penikmat Kekuasaan
Percakapan mengenai HMI bahkan terus berlangsung setelah forum LK II selesai. Di bandara, sambil menunggu kepastian penerbangan, pembicaraan kembali kepada sejarah HMI, politik, dan kekuasaan. Forum resmi telah berakhir, tetapi diskusi justru terasa semakin hidup karena berlangsung tanpa podium dan tanpa batas waktu.
Hari ini kader dan alumni HMI tersebar di berbagai ruang politik dan kekuasaan. Dalam percakapan kami muncul berbagai partai tempat kader HMI berkiprah, mulai dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat,, dan lainnya. Kenyataan tersebut memperlihatkan luasnya diaspora politik kader dan alumni HMI.
Bagi saya, persoalannya bukan di partai mana seorang kader berada. Pilihan jalan politik dapat berbeda-beda. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: untuk apa ia berada di sana? Apakah kekuasaan sekadar menjadi tempat memperoleh posisi, atau ruang baru untuk meneruskan misi pengabdian?
Saya selalu percaya bahwa kader HMI yang masuk ke dalam kekuasaan tidak boleh sekadar menjadi penikmat kekuasaan. Ia harus membawa sesuatu dari proses perkaderannya: membawa nilai, gagasan, keberpihakan, integritas, serta misi keumatan dan kebangsaan yang menjadi alasan historis kelahiran organisasi ini.
Sejak kelahirannya pada 1947, HMI membawa dua komitmen besar: keislaman dan keindonesiaan. Komitmen tersebut harus terus menemukan bentuk baru sesuai tantangan zaman. Karena itu, posisi seorang kader di dalam kekuasaan seharusnya memperluas ruang pengabdiannya, bukan justru menjauhkannya dari cita-cita perkaderan.
Jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berganti, dan partai politik akan mengalami pasang surut. Namun nilai yang diperjuangkan seharusnya tetap tinggal. Pada akhirnya sejarah tidak hanya mencatat posisi apa yang pernah kita duduki, tetapi apa yang kita kerjakan ketika kesempatan itu diberikan.
Pulang dari Fakfak
Saya datang ke Fakfak untuk mengisi LK II, tetapi pada akhirnya Fakfak justru yang sedang memberikan pengetahuan dan pengalaman luas kepada saya. Perjalanan ini mengingatkan bahwa proses belajar seorang kader tidak pernah benar-benar selesai, termasuk ketika ia telah lama meninggalkan jabatan formal dalam struktur organisasi.
Dari sejarah 666 tahun Islam, saya belajar bahwa Islam Indonesia jauh lebih luas daripada peta yang selama ini sering kita bayangkan. Dari Satu Tungku Tiga Batu, saya belajar bahwa persatuan tidak mengharuskan kita menjadi sama, dan perbedaan tidak seharusnya menghalangi kita hidup bersama.
Dari laut, hutan, gunung, dan kekayaan Papua, saya kembali diingatkan bahwa sumber daya alam hanya bermakna apabila mampu meningkatkan martabat manusianya. Pembangunan bukan sekadar tentang mengambil apa yang tersimpan di dalam bumi, tetapi memastikan masyarakat yang hidup di atasnya memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
Dan dari kader-kader HMI Fakfak, saya kembali menemukan keyakinan lama saya tentang perkaderan. Kaderisasi tidak selesai ketika seseorang memperoleh sertifikat LK I, LK II, atau LK III. Bahkan kaderisasi tidak selesai ketika seseorang pernah mencapai posisi tertinggi sebagai Ketua Umum PB HMI.
Kaderisasi menemukan maknanya ketika ilmu berubah menjadi karya, iman melahirkan keberanian, dan nilai menjelma menjadi pengabdian. Ukuran keberhasilan seorang kader bukan hanya seberapa tinggi posisi yang pernah dicapainya, tetapi seberapa banyak manfaat yang tetap hidup setelah jabatan dan kekuasaan itu meninggalkannya.
Saya pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum PB HMI 2013–2015. Sudah cukup banyak cabang yang saya datangi dan forum perkaderan yang saya ikuti. Namun perjalanan ke Papua memberikan satu pelajaran lagi: Indonesia terlalu besar untuk dipahami hanya dengan melihatnya dari pusat.
Kadang-kadang kita harus berjalan jauh sampai ke Fakfak untuk kembali memahami Indonesia. Dan kadang-kadang kita harus bertemu kader-kader HMI di ujung timur negeri untuk kembali mengingat sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi menentukan arah perjalanan organisasi ini: untuk apa HMI didirikan?
