Saya mengenal Bahlil Lahadalia bukan hanya kini sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, jauh hari sebelumnya ketika meniti karir sebagai Ketua Umum HIPMI hingga Menteri Investasi. Di setiap fase kepemimpinan tersebut, beliau setia membawa standar nilai dan capaian yang tinggi. Dan kini sebagai Ketua Umum Partai Golkar, satu hal yang selalu terasa adalah cara beliau memandang politik bukan sekadar arena kekuasaan, melainkan sebagai jalan pengabdian.
Bagi Bahlil, politik tidak boleh kehilangan ruh. Ia tidak boleh menjadi sekadar transaksi, apalagi kompetisi tanpa arah. Politik harus kembali pada fitrahnya—sebagai instrumen untuk menghadirkan kemakmuran rakyat. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa politik Indonesia wajib dikembalikan ke dimensi kesucian, bukan dalam arti moralitas yang abstrak, tetapi dalam makna keberpihakan yang nyata pada rakyat.
Gagasan ini sejalan dengan apa yang ia tuliskan dalam opini “Idul Fitri, Kesucian Politik, dan Politik Kemakmuran”, bahwa politik sejatinya harus dibimbing oleh nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat. Politik yang kehilangan nilai hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa arah. Sebaliknya, politik yang berangkat dari kesucian akan melahirkan kebijakan yang berkeadilan.
Dalam satu momentum Nuzulul Qur’an, Prof. Quraish Shihab pernah mengutip kisah gurunya, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, yang mendoakan Presiden Mesir pada masanya. Ia menyampaikan satu pesan yang sangat mendalam: kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak-Nya, baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun yang menyimpang dari-Nya.
Dalam konteks Indonesia hari ini, pesan itu terasa sangat relevan. Politik tidak bisa dipisahkan dari dimensi etik dan spiritual. Kekuasaan yang tidak disadari sebagai amanah akan mudah tergelincir menjadi alat kepentingan sempit. Sebaliknya, kekuasaan yang dipahami sebagai titipan akan melahirkan kehati-hatian, tanggung jawab, dan keberpihakan.
Dalam satu tahun lebih kepemimpinannya di Partai Golkar, saya melihat upaya itu bukan sekadar narasi, tetapi mulai diterjemahkan dalam sikap dan arah organisasi. Ada penekanan pada kinerja, pada hasil yang terukur, dan pada tanggung jawab yang jelas. Bagi beliau, ukuran keberhasilan politik tidak hanya berhenti pada kemenangan elektoral, tetapi sejauh mana kehadiran partai mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Standar tinggi yang ia bawa juga tercermin dalam cara ia memimpin. Tidak ada ruang bagi mediokritas. Setiap kader didorong untuk memiliki kapasitas, integritas, hingga kontribusi yang nyata. Dalam banyak kesempatan, ia sering menekankan bahwa politik ke depan harus diisi oleh mereka yang bekerja, tidak ada tempat bagi orang-orang titipan. Ini adalah pesan penting di tengah krisis kepercayaan publik terhadap politik.
Bahlil membawa perspektif bahwa politik harus berdamai dengan moralitas publik. Ia tidak anti kekuasaan, tetapi menempatkan kekuasaan sebagai alat, bukan tujuan. Kekuasaan harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Inilah yang ia sebut sebagai politik kemakmuran rakyat.
Apa yang disampaikan Prof. Quraish Shihab menjadi cermin penting bagi arah ini. Jika kekuasaan adalah amanah dari Tuhan, maka politik tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kebaikan. Politik harus menghadirkan maslahat. Politik harus menjadi jalan ibadah sosial. Dan pada titik inilah, kesucian politik menemukan maknanya.
Pada akhirnya, politik kemakmuran adalah komitmen jangka panjang. Ia menuntut konsistensi, keberanian, dan keteladanan. Dan mungkin, di tengah banyaknya skeptisisme terhadap dunia politik, pendekatan inilah yang kita butuhkan: politik yang kembali fitrah, kembali bermakna, dan kembali berpihak pada rakyat!
